Kotabumi
Kapalres Lampura , kejari , serta para aph jangan duduk diam , jelas jelas pejabat DPRD di duga koropsi , dana media 2, 1 M , habis gak ada kejelasan.jum'at (21/10/2022)
Pembayaran ADV , serta berlangganan koran tiga bulan belum ada kejelasan , sekwan DPRD Lampura , Kabag umum serta kasubag tu , harus bertanggung jawab.
Pihak DPRD Lampung Utara tidak transparan kepada media , setiap akan di kompirmasi oleh media ,selalu menghindar tak mau menemui media , jelas jelas ini udah ada permainan .
Saat di kompirmasi...Pimpinan redaksi media cetak Genta Lampung Agus pirnanda,SH ,mengatakan saya sangat kesal , kepada pihak DPRD Lampung Utara , yang mana pembayaran adv serta dana koran Selama tiga bulan tak kunjung di bayarkan , sangat di sayangkan pihak DPRD tidak transparan , diam diam telah membayarkan dana ADV kepada 25 media , ini yang dinamakan nipotisme ,dalam dekat ini , pimpinan Genta Lampung akan berkordinasi kepada gubernur Lampung ,serta DPRD propinsi mengenai pembayaran adv serta langganan koran di DPRD Lampura yang tak ada kejelasan .
Selanjut nya , para biro media cetak dan
onlen , yang ada di Lampung Utara meminta kepada Kapolres , kejaksaan , di usut tuntas dana anggaran yang ada di DPRD Lampura , ini jelas jelas di duga ada indikasi korupsi .
Kapolres , serta kejaksaan , serta para aph , jangan duduk diam jelas jelas pejabat dprd Lampura , di duga korupsi , dana media 2,1 M , habis tak ada kejelasan.
Ketua LBH Pembangunan Lampung , Aminudin , SH , menjelaskan Dana ADV dan berlangganan koran harus di bayar oleh DPRD Lampura , kalau tidak di bayar kan berarti harus berurusan dengan hukum, oknum yang terlibat dapat di jerat dengan tindak pidana korupsi, beliau harap kepada semua media yang ada di Lampung Utara harus memantau dan mengontrol pihak legislatif dan memantau pihak HPA agar segera menindak oknum pejabat DPRD kab Lu yang terlibat mengkorupsi angaran dana Media di kabupaten Lampung utara, Aminudin menambahkankan pula bahwa permasalahan ini jangan dianggap main main, kepada pihak Kapolres, kejaksaan harus ekstera kerja keras untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum pejabat DPRD kab Lu, jangan pandang bulu, mau dia bulu harimau, bulu monyet (kita umpaan) tidak ada urusan, harus di tindak sesuai aturan Hukum yang berlaku, supaya mereka jera, Jelas nya (Rahmat/Joni)
PEJABAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DIDUGA KOROPSI DANA MEDIA 2,1 MILYAR RUPIAH
4/
5
Oleh
Detik Berita
