Kamis, 25 Oktober 2018

Pem Kab Lampung Utara kembali Menerima penghargaan Opini WTP dari Menkeu RI yang di terima Langsung Oleh Bupati Lampura H.Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH

detikberita.info-Kotabumi


Lampung Utara - detik berita.info.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kembali menerima penghargaan atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima secara langsung oleh Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH, di Ruang Serbaguna Semergo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10/2018).


Pemberian penghargaan opini WTP yang ke tiga kali ini dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, secara prosesi diserahkan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, H. Bachtiar Basri, SH, MM, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfikar Siringu Ringu kepada Bupati Lampura, dimana pada masa kepemimpinannya Lampura mendapatkan WTP 4 kali secara berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.


Menurut Bupati Lampura, dengan diraihnya kembali hasil penilaian tersebut maka penyusunan laporan keuangan Lampung Utara telah memenuhi kaidah sesuai standar akuntansi ditetapkan pemerintah.


“Alhamdulilah, laporan keuangan daerah kita dinilai telah memenuhi prinsip akuntabel dan transparan dan ini merupakan komitmen, kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari OPD, DPRD serta semua pihak terkait lainnya,” ungkap Bupati Lampura.


Senada juga disampaikan Wagub Lampung, bahwa memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP.


Sementara di tempat terpisah dilansir dari media online di Jakarta, bahwa Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kepada lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya. Dirinya juga berharap lembaga maupun pemerintah daerah dapat berupaya semaksimal mungkin agar praktik korupsi tidak terjadi.


“Walau sudah mencapai WTP, saya tetap berharap kita semua menunjukan komitmen pengelolaan uang negara yang akuntabel dan transparan. Kedua hal itu bukan dilihat dari proses dalam menaati peraturan namun tujuan guna mencapai kesejahteraan untuk masyarakat,” ujarnya. (ADV/alpian)

Kamis, 18 Oktober 2018

DPC PBB Lampura Anulir SK Pelantikan Luci

detikberita.info-kotabumi


Berdasarkan hasil keputusan rapat internal Partai Bulan Bintang (PBB) dalam waktu dekat ini akan melakukan anulir terhadap SK - Pelantikan Luci Sastra Dewi yang akan menggantikan Rafles menjadi salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung utara.

Luci Sastra Dewi dianggap tidak memiliki kontribusi dan tidak loyal  terhadap partai.

Ketua Pokja DPC PBB Lampung Utara Ahmad Fadli mengungkapkan, belum sepenuhnya menjadi  anggota DPRD lampura,Luci sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kader partai.(kamis 18/10/2018)

"Yang bersangkutan tidak loyal terhadap partai dan belum sepenuhnya duduk sebagai anggota DPRD sudah tidak menghormati AD/ART Partai. Selain itu, dia tidak pernah melibatkan diri dan acuh terhadap seluruh urusan partai,"ujar Fadli

Oleh sebab itu, DPC PBB Lampung Utara telah melaporkan perilaku yang ditunjukan Luci kepada DPW PBB Provinsi Lampung dan DPP PBB untuk ditindak lanjuti.

"Kita akan segera layangkan surat anulir kepada semua pihak terkait, KPUD Lampung Utara ,DPRD Lampung Utara dan Kesbangpol dan dalam sehari dua ini kami akan berangkat ke kantor DPP PBB pusat,"Ungkapnya. 

Mengenai calon pengganti berikutnya menurut Fadli sudah ada nama, namun saat ini masih dimenunggu keputusan DPP PBB.

Menambahkan hal itu, LO DPC PBB Sugirman mengatakan, "Seorang anggota DPRD harus tahu kewajibannya di partai. Sebab yang telah menjadikan dirinya sebagai anggota DPRD saat ini adalah partai politik. "Kita pastikan proses Anulir PAW harus dilakukan dari anggota DPRD Lampung Utara saat ini dan akan kita sampaikan lewat surat permohonan ke DPRD untuk ditindak lanjuti,"Terangnya.(14N)

Rabu, 17 Oktober 2018

PENANGKAPAN SALAH SATU OKNUM LSM LAMPURA "PENUH INTRIK DAN REKAYASA"

detikberita.info-Kotabumi


Pasca ditangkapnya MJ, didug oknum LSM sekaligus Kepala Biro salah satu media online diLampung Utara (Lampura), dalam satu operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Lampura, didampingi Tekab 308 Polres Lampura, pada Senin (15/10) kemarin, sekira pukul 13.00 WIB, di Kantor Redaksi SKH Gerbang Sumatera, sejumlah aktivis dan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Aktivis Pro-Keadilan, meminta penangguhan penahanan dan klarifikasi ulang terkait kronologis penangkapan yang disinyalir penuh intrik dan rekayasa.


Sebelumnya, dalam satu wawancara, diduga pelaku MJ mengungkapkan jika uang Rp. 6 juta, yang dijadikan barang bukti sementara, merupakan dana Publikasi yang disepakati antara Kepala Desa Kotabumi Tengah Barat, Mirwan Aidi dan Kepala Desa Talang Bojong, Habibi, dengan dirinya.


Hal ini sesuai dengan Ditjend Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan bahwa semua Kepala Desa wajib mencantumkan anggaran Publikasi di APBdes bahkan ketentuan ini juga sudah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa


"Mereka (kedua kades.red), datang kekantor saya, terus saya bilang kalau kamu orang mau kasih saya dana untuk publikasi, yah, saya mau.. Terus, kades itu ngasih saya uang sejumlah 6 juta," ungkap MJ saat diwawancarai sejumlah awak media di halaman Kejari Lampura, sesaat sebelum dibawa Ke Mapolres setempat, Senin kemarin, (15/10).


Untuk diketahui, selain tergabung dalam satu wadah LSM dan Kabiro media online, MJ juga merupakan anggota Penasihat dalam SKH (Surat Kabar Harian) Gerbang Sumatera.


Terkait hal tersebut, Pemimpin Perusahaan/Komisaris SKH Gerbang Sumatera, Deferi Zan, menyesalkan tindakan berlebihan yang dilakukan kedua Kepala Desa dan jajaran tim saber pungli Kejari Lampura yang saat pelaksanaan OTT didampingi jajaran Tekab 308 Polres Lampura.


"Selaku Pemimpin Umum dan Komisaris SKH Gerbang Sumatera, saya menyesalkan peristiwa penangkapan yang dilakukan di Kantor Redaksi SKH Gerbang Sumatera. Apalagi, dalam pengakuan MJ dana yang dimintanya tersebut akan dipergunakan untuk mempublikasikan kegiatan di dua desa tersebut," tegas Deferi Zan, saat dikonfirmasi, Rabu, (17/10/2018) di kantornya.


Dikatakannya, terlepas ada persoalan lain sebelum proses OTT itu dilakukan, pihaknya tidak mengetahui dan sama sekali tidak mempersoalkan hal tersebut.


"Dalam industri jurnalistik, berita berbayar dalam bentuk advertorial dan/atau publikasi Desa sangat diperkenankan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia," jelas Deferi Zan.


Sementara itu, Ketua DPD Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Lampura, M. Gunadi, meminta aparat penegak hukum untuk menangguhkan penahanan dan mengklarifikasi ulang terkait unsur-unsur hukum atas adanya peristiwa OTT terhadap MJ.


"Kami meminta aparatur penegak hukum untuk memberikan penangguhan hukum atas pelaku MJ serta melakukan klarifikasi ulang atas segala hal yang melekat dalam peristiwa sebelum terjadinya OTT terhadap MJ," terang Gunadi.


Dijelaskannya, hal yang patut untuk dicermati, ada upaya kriminalisasi terhadap aktivis di Lampura selaku kontrol sosial yang intens melakukan pengawasan pembangunan di daerah.


"Apabila hal seperti ini dibiarkan, modus konspirasi untuk merekayasa penangkapan, menjebak kontrol sosial dengan langkah-langkah yang melegalkan penyuapan juga harus diusut dengan dasar asas praduga tak bersalah," pinta Gunadi. 


Sementara, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Kotabumi Tengah Barat, Mirwan Aidi dan Kepala Desa Talang Bojong, Habibi, tidak dapat ditemui untuk dimintai keterangan, saat sejumlah awak media mengunjungi kantor Desa dan kediamannya, kedua kades tersebut tidak berada di tempat bahkan nomor ponselnya dalam kondisi non-aktif.(Alpian)

Selasa, 16 Oktober 2018

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang Di Way Umpu

detikberita.info-WAY KANAN 


Masyarakat Kampung Ojolali, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas, Sabtu (13/10/2018).

Berdasarkan informasi dari salah satu warga setempat, Hasim (40), menuturkan penemuan mayat tersebut terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.00 wib. 


Penemuan mayat tersebut berawal dari ada warga yang mencari ikan di wilayah Kampung Ojolali dan menemukan mayat laki-laki tepatnya tidak jauh dari jembatan sungai Kampung setempat.


Melihat mayat sudah mengapung dan tak bernyawa, warga tersebut sontak langsung menjerit minta pertolongan warga.


"Mayat tanpa identitas tersebut diketemukan dibagian leher ada seutas tali yang masih melilit. Akibat kejadian itu warga langsung melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib," jelasnya.


Kapolres Way Kanan, AKBP Doni Wahyudi, melalui Kasat Reskrim AKP Yuda Wiranegara, membenarkan kejadian penemuan mayat tersebut di Kampung Ojolali. Mayat tersebut laki-laki sekitaran umuran 35 tahun dan masyarakat setempat tidak mengenali mayat itu.


"Mayat tersebut tanpa identitas dan seakan-akan kejadian tersebut murni gantung diri. Sampai dengan saat ini tim masih melakukan olah tempat kejadian perkara," ungkapnya.(topan)

Senin, 15 Oktober 2018

Disinyalir Aparat " Maen Mata" DD di Lampura Terkesan Bersih

detikberita.info-Kotabumi


Program pemritah pusat yg di kucurjan melalui dana APBN  ke penerintahan Dasa di seluruh Indonesia  ADD  bertujuwan untuk lebih meningkat kan tarap hidup perekonomian tentu nya harus di dukung oleh inpratuktur yang baik  .Di kabupaten Lampung Utara salah satu bagian dari Propinsi Lampung yang terdiri dari 23 ke camatan 232 Desa sekabupaten Lang Utara termasuk penerima dana tersebut .


Sejak di luncur kan program ini oleh pemerintah pusat , tentu nya  kita semua mengharap kan bisa tepat sasaran dan  bisa lebih ber mampaat di rasa kan oleh masarakatÄ· . Dalam hal ini banyak Lenbaga intitusi Negara yang libat kan , tingkat pusat ,propinsi maupun kabupaten nasing -masing , pembinaan , pengawasan yang tentu nya bertujuan dapat  di laksana dengan benar ,Senin (15/10/2018)


Berkaitan dengan hal ini saya bertanya -tanya sudah segitu banyak nya pengawasan balk dari pihak Ispitorat ,PMD, bahkan pihak kejaksaan dan kepolisian yang terlibat realita di lapangan masih banyak oknum Kepala Desa melaksanakan kegiatan tersebut  pisik maupun Non pisik asal -asalan / asal jadi demi meraup ke untungan pribadi ujar Aktipis Lampung Utara Bambang Irawan  ..Ada apa ini  " TAU SAMA  TAU AJA "  atau seperti apa bahasa yang pantas untuk hal ini.


Desa Way Melan perkerjaan Dana Desa Tahun 2017 sampai saat ini pun belum selesai, aparat Desa nya santai aja  " BRO "Saat ini Angara 2018 sudah akan tahap ahir, apakah perkerjaan akan di lanjut kan tahun 2019 mendatang .Ujar Bambang Irawan ber api -api .


Saya mengharap kan  pihak ispitorat dapat lebih tegas dalam rangka memberikan pembinaan demi kemajuan lampung utara khusus nya , ini kalau memang masih bisa di bina kalau memang tidak ya di binasaka Ujar nya geram.Ya kita berharap aparatur penegak hukum bisa lebih tegas dalam rangka penegakan hukum ujar Abang Bambang meng ahiri bincang -bicang nya (Alpian)

Jumat, 12 Oktober 2018

DPC PBB Lampura Gelar Konsolidasi Pembekalan Caleg DPRD Tahun 2019

detikberita.info-kotabumi

Lampung Utara Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lampura Sofian Toni bersama Ketua KAPPU Lampura Aang Kunaifi.SE melakukan konsolidasi dan pembekalan calon legislatif DPRD tahun 2019 , rabu (10/10/2018).

Konsolidasi yang mengusung tema "Strategi, Merebut Simpati Pemilih dan Pemantapan Program Calon Legislatif juga Penandatangan Fakta Integritas dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019" tersebut berlangsung disalah satu cafe yang dihadiri pula oleh perwakilan Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) Provinsi Lampung Dadang, serta 100 pengurus dan para Caleg di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya Sofian Toni mengatakan PBB memiliki target minimal dapat satu kursi setiap Dapil

"Seluruhnya ada 34 caleg untuk itu saya Optimis dapat mencapai target kursi di setiap dapil nya kalo empat dapil berarti empat kursi,"ucap Sofian Toni yang juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampura itu.

Dia menambahkan, dalam target tentunya partai memiliki strategi pemenangan pada Pemilu 2019 nanti yakni bagaimana menjaga silaturahmi dan kekompakan antar sesama kader.

Hal itu disebabkan para caleg terkadang lupa dengan sesama pengurus karena merasa ada tim dan keluarga.

Senada dengan itu dalam sambutannya, Perwakilan KAPPU Provinsi Lampung Dadang memberikan aplus atas semangat PBB DPC Lampung Utara terbukti dengan terpenuhinya caleg seluruh kuota disetiap daerah pemilihan.

"Salut,PBB Lampung Utara memiliki Caleg terbanyak diseluruh Lampung, ini bisa menjadi barometer untuk PBB di Kabupaten lain dan tidak bisa dipungkiri sejak dulu banyak orang-orang hebat yang berasal dari Lampung Utara," ucap Dadang yang juga termasuk salah satu wartawan senior itu.(14N)

Sabtu, 29 September 2018

Hati-Hati !! Begal Masih Merajalela Di Kawasan Ini

detikberita.info-Way Kanan 


Wilayah Kecamatan Baradatu menuju Kampung Ojolali kerap kali menjadi lokasi para begal beraksi.

Jarak antar Kampung yang terpisah oleh hutan ataupun kebun karet tersebut menyebabkan para pelaku leluasa untuk menjalankan aksinya.

Kali ini terjadi di Kampung Gedung Rejo yakni jalur tembusan menuju arah kampung Donomulyo,jum'at (28/9/2018).

Kepada awak media korban bernama Nanda (20) menceritakan ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan pulang dari pasar baradatu menuju rumahnya dikampung Ojolali Kecamatan Blambangan Umpu, saat tiba dikampung Gedung Rejo tiba-tiba datang dua motor yang satu jenis motor merk vixon berwarna hitam tanpa nomor plat kendaraan dan satu nya lagi jenis motor yang tanpa body tidak juga menggunakan plat nomor kendaraan, menghadang serta memerintahkan dirinya untuk menghentikan kendaraan.

Saat itu para pelaku yang berjumlah empat orang langsung menodongkan kan senjata jenis pedang juga memaksa untuk menyerahkan semua barang yang dibawa.

Atas kejadian tersebut korban kehilangan Tas yang berisi dokumen penting, ATM,uang Rp.200.000,-,cincin emas seberat lima gram.(topan)


Rabu, 26 September 2018

BUTUH LANDASAN HUKUM, UNTUK MENINDAK KEGIATAN UANG MUKA PEKERJAAN

detikberita.info-Kotabumi


Pasca dilengsernya Syahbudin, ST dari jabatanya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) oleh Plt Bupati Sri Widodo selama 4 bulan, hingga kembali menjabat setelah Bupati H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP. MH selesai cuti karena pencalonannya di Pilkada kemarin.


Ternyata, sepeninggalan Plt Bupati Sri Widodo sisakan persoalan di Dinas PUPR Lampura, melalui media ini Syahbudin.ST,  blak-blakkan membuka tabir persoalan tersebut.


"Setelah sebelumnya saya bersama 170 ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemda Lampung Utara dicopot oleh Plt. Bupati, Sri Widodo, sejak 20 maret sampai dengan 16 Juli, kemarin dimana diduga banyak aturan yg dilanggar," katanya memulai percakapan via WhatsApp. Rabu (26/9/2018).


"Akhir-akhir ini banyak pihak rekanan bertanya kepada saya, selaku kadis PUPR yang telah dikembalilan oleh Kemendagri melalui Bupati Lampung Utara, Bapak H. Agung Ilmu Mangkunegara,S.STP. MH, pada 16 Juli 2018 lalu," rilisnya.


Saat ditanya tentang pekerjaan proyek PUPR tahun 2018 ini, dengan tegas dirinya menyatakan tidak pernah bermaksud menahan atau menunda pekerjaan infrastruktur tersebut.


Lebih dalam Syahbudin menjelaskan, akibat rangkaian kronologis kegiatan serta sepak terjang selama kepemimpinan Plt. Bupati selama kurang lebih 4 bulan, diduga banyak aturan perundang-undangan yang dilanggar bahkan banyak prosedur yang dilangkahi semua seolah-olah Pemkab ini tidak punya aturan lagi


"Ya, sehingga tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dimasa datang, karena disamping akan berimbas pada pihak sendiri juga akan berimbas ke pihak lain yang tidak tau menau," ucapnya.


Bahkan pengakuannya bahwa dirinya telah dipanggil dan sekaligus dimintai keterangan oleh pihak-pihak terkait.


"Selaku ASN, saya sudah dipanggil DPRD, Irjen Kemendagri, Kejaksaan Tinggi, juga bersurat ke asosiasi-asosiasi atau pihak-pihak yang terkait untuk menjelaskan masalah ini, bahkan hingga saat ini juga masih dalam proses audit/investigasi Inspektorat Lampung Utara," paparnya.


"Oleh karena itu, saya selaku Kadis PUPR Lampung Utara saat ini atau siapapun misalnya jadi Kadis PUPR, sudah pasti minta landasan hukum atau kepastian hukum terlebih dahulu untuk menindak lanjuti pekerjaan ini agar dikemudian hari tidak terjerat hukum dan sudah pasti siapapun tidak mau terhukum apalagi akibat perbuatan pihak lain," terangnya.


"Kepada pihak rekanan mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, tolong pahami, itu bukan kesalahan saya, juga selaku pribadi saya sangat tidak nyaman akibat persoalan ini. Waktu di zaman Plt Bupati lalu, saya bersama 170 ASN pernah dizholimi namun kamipun sudah memaafkan, tapi akibat kesalahan masa lalu janganlah libatkan kami," sambungnya.


"Dan kepada pihak-pihak yang terlibat masalah Uang Muka (UM) pekerjaan pada dinas PUPR, tolong  jangan saling lempar bola panas, siapapun Kadis PUPRnya sudah pasti minta landasan atau dasar hukum terlebih dahulu untuk menindak lanjuti pekerjaan ini tidak semerta ujug-ujug tanda tangan saja, siapapun tidak mau terjerat hukum akibat masalah ini, apalagi masalah yang disebabkan kesalahan pihak lain," ujarnya mengakhiri chat nya. (AM/Alpian)