Senin, 15 Oktober 2018

Disinyalir Aparat " Maen Mata" DD di Lampura Terkesan Bersih

detikberita.info-Kotabumi


Program pemritah pusat yg di kucurjan melalui dana APBN  ke penerintahan Dasa di seluruh Indonesia  ADD  bertujuwan untuk lebih meningkat kan tarap hidup perekonomian tentu nya harus di dukung oleh inpratuktur yang baik  .Di kabupaten Lampung Utara salah satu bagian dari Propinsi Lampung yang terdiri dari 23 ke camatan 232 Desa sekabupaten Lang Utara termasuk penerima dana tersebut .


Sejak di luncur kan program ini oleh pemerintah pusat , tentu nya  kita semua mengharap kan bisa tepat sasaran dan  bisa lebih ber mampaat di rasa kan oleh masarakatÄ· . Dalam hal ini banyak Lenbaga intitusi Negara yang libat kan , tingkat pusat ,propinsi maupun kabupaten nasing -masing , pembinaan , pengawasan yang tentu nya bertujuan dapat  di laksana dengan benar ,Senin (15/10/2018)


Berkaitan dengan hal ini saya bertanya -tanya sudah segitu banyak nya pengawasan balk dari pihak Ispitorat ,PMD, bahkan pihak kejaksaan dan kepolisian yang terlibat realita di lapangan masih banyak oknum Kepala Desa melaksanakan kegiatan tersebut  pisik maupun Non pisik asal -asalan / asal jadi demi meraup ke untungan pribadi ujar Aktipis Lampung Utara Bambang Irawan  ..Ada apa ini  " TAU SAMA  TAU AJA "  atau seperti apa bahasa yang pantas untuk hal ini.


Desa Way Melan perkerjaan Dana Desa Tahun 2017 sampai saat ini pun belum sekesai, aparat Desa nya santai aja  " BRO "Saat ini Angara 2018 sudah akan tahap ahir, apakah perkerjaan akan di lanjut kan tahun 2019 mendatang .Ujar Bambang Irawan ber api -api .


Saya mengharap kan  pihak ispitorat dapat lebih tegas dalam rangka memberikan pembinaan demi kemajuan lampung utara khusus nya , ini kalau memang masih bisa di bina kalau memang tidak ya di binasaka Ujar nya geram y.Ya kita ber harap aparatur penegak hukum bisa lebih tegas dalam rangja penegakan hukum ujar Abang Bambang meng ahiri bincang -bicang nya (Alpian)

Jumat, 12 Oktober 2018

DPC PBB Lampura Gelar Konsolidasi Pembekalan Caleg DPRD Tahun 2019

detikberita.info-kotabumi

Lampung Utara Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lampura Sofian Toni bersama Ketua KAPPU Lampura Aang Kunaifi.SE melakukan konsolidasi dan pembekalan calon legislatif DPRD tahun 2019 , rabu (10/10/2018).

Konsolidasi yang mengusung tema "Strategi, Merebut Simpati Pemilih dan Pemantapan Program Calon Legislatif juga Penandatangan Fakta Integritas dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019" tersebut berlangsung disalah satu cafe yang dihadiri pula oleh perwakilan Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) Provinsi Lampung Dadang, serta 100 pengurus dan para Caleg di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya Sofian Toni mengatakan PBB memiliki target minimal dapat satu kursi setiap Dapil

"Seluruhnya ada 34 caleg untuk itu saya Optimis dapat mencapai target kursi di setiap dapil nya kalo empat dapil berarti empat kursi,"ucap Sofian Toni yang juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampura itu.

Dia menambahkan, dalam target tentunya partai memiliki strategi pemenangan pada Pemilu 2019 nanti yakni bagaimana menjaga silaturahmi dan kekompakan antar sesama kader.

Hal itu disebabkan para caleg terkadang lupa dengan sesama pengurus karena merasa ada tim dan keluarga.

Senada dengan itu dalam sambutannya, Perwakilan KAPPU Provinsi Lampung Dadang memberikan aplus atas semangat PBB DPC Lampung Utara terbukti dengan terpenuhinya caleg seluruh kuota disetiap daerah pemilihan.

"Salut,PBB Lampung Utara memiliki Caleg terbanyak diseluruh Lampung, ini bisa menjadi barometer untuk PBB di Kabupaten lain dan tidak bisa dipungkiri sejak dulu banyak orang-orang hebat yang berasal dari Lampung Utara," ucap Dadang yang juga termasuk salah satu wartawan senior itu.(14N)

Sabtu, 29 September 2018

Hati-Hati !! Begal Masih Merajalela Di Kawasan Ini

detikberita.info-Way Kanan 


Wilayah Kecamatan Baradatu menuju Kampung Ojolali kerap kali menjadi lokasi para begal beraksi.

Jarak antar Kampung yang terpisah oleh hutan ataupun kebun karet tersebut menyebabkan para pelaku leluasa untuk menjalankan aksinya.

Kali ini terjadi di Kampung Gedung Rejo yakni jalur tembusan menuju arah kampung Donomulyo,jum'at (28/9/2018).

Kepada awak media korban bernama Nanda (20) menceritakan ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan pulang dari pasar baradatu menuju rumahnya dikampung Ojolali Kecamatan Blambangan Umpu, saat tiba dikampung Gedung Rejo tiba-tiba datang dua motor yang satu jenis motor merk vixon berwarna hitam tanpa nomor plat kendaraan dan satu nya lagi jenis motor yang tanpa body tidak juga menggunakan plat nomor kendaraan, menghadang serta memerintahkan dirinya untuk menghentikan kendaraan.

Saat itu para pelaku yang berjumlah empat orang langsung menodongkan kan senjata jenis pedang juga memaksa untuk menyerahkan semua barang yang dibawa.

Atas kejadian tersebut korban kehilangan Tas yang berisi dokumen penting, ATM,uang Rp.200.000,-,cincin emas seberat lima gram.(topan)


Rabu, 26 September 2018

BUTUH LANDASAN HUKUM, UNTUK MENINDAK KEGIATAN UANG MUKA PEKERJAAN

detikberita.info-Kotabumi


Pasca dilengsernya Syahbudin, ST dari jabatanya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) oleh Plt Bupati Sri Widodo selama 4 bulan, hingga kembali menjabat setelah Bupati H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP. MH selesai cuti karena pencalonannya di Pilkada kemarin.


Ternyata, sepeninggalan Plt Bupati Sri Widodo sisakan persoalan di Dinas PUPR Lampura, melalui media ini Syahbudin.ST,  blak-blakkan membuka tabir persoalan tersebut.


"Setelah sebelumnya saya bersama 170 ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemda Lampung Utara dicopot oleh Plt. Bupati, Sri Widodo, sejak 20 maret sampai dengan 16 Juli, kemarin dimana diduga banyak aturan yg dilanggar," katanya memulai percakapan via WhatsApp. Rabu (26/9/2018).


"Akhir-akhir ini banyak pihak rekanan bertanya kepada saya, selaku kadis PUPR yang telah dikembalilan oleh Kemendagri melalui Bupati Lampung Utara, Bapak H. Agung Ilmu Mangkunegara,S.STP. MH, pada 16 Juli 2018 lalu," rilisnya.


Saat ditanya tentang pekerjaan proyek PUPR tahun 2018 ini, dengan tegas dirinya menyatakan tidak pernah bermaksud menahan atau menunda pekerjaan infrastruktur tersebut.


Lebih dalam Syahbudin menjelaskan, akibat rangkaian kronologis kegiatan serta sepak terjang selama kepemimpinan Plt. Bupati selama kurang lebih 4 bulan, diduga banyak aturan perundang-undangan yang dilanggar bahkan banyak prosedur yang dilangkahi semua seolah-olah Pemkab ini tidak punya aturan lagi


"Ya, sehingga tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dimasa datang, karena disamping akan berimbas pada pihak sendiri juga akan berimbas ke pihak lain yang tidak tau menau," ucapnya.


Bahkan pengakuannya bahwa dirinya telah dipanggil dan sekaligus dimintai keterangan oleh pihak-pihak terkait.


"Selaku ASN, saya sudah dipanggil DPRD, Irjen Kemendagri, Kejaksaan Tinggi, juga bersurat ke asosiasi-asosiasi atau pihak-pihak yang terkait untuk menjelaskan masalah ini, bahkan hingga saat ini juga masih dalam proses audit/investigasi Inspektorat Lampung Utara," paparnya.


"Oleh karena itu, saya selaku Kadis PUPR Lampung Utara saat ini atau siapapun misalnya jadi Kadis PUPR, sudah pasti minta landasan hukum atau kepastian hukum terlebih dahulu untuk menindak lanjuti pekerjaan ini agar dikemudian hari tidak terjerat hukum dan sudah pasti siapapun tidak mau terhukum apalagi akibat perbuatan pihak lain," terangnya.


"Kepada pihak rekanan mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, tolong pahami, itu bukan kesalahan saya, juga selaku pribadi saya sangat tidak nyaman akibat persoalan ini. Waktu di zaman Plt Bupati lalu, saya bersama 170 ASN pernah dizholimi namun kamipun sudah memaafkan, tapi akibat kesalahan masa lalu janganlah libatkan kami," sambungnya.


"Dan kepada pihak-pihak yang terlibat masalah Uang Muka (UM) pekerjaan pada dinas PUPR, tolong  jangan saling lempar bola panas, siapapun Kadis PUPRnya sudah pasti minta landasan atau dasar hukum terlebih dahulu untuk menindak lanjuti pekerjaan ini tidak semerta ujug-ujug tanda tangan saja, siapapun tidak mau terjerat hukum akibat masalah ini, apalagi masalah yang disebabkan kesalahan pihak lain," ujarnya mengakhiri chat nya. (AM/Alpian)

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2018

detikberita.info-Kotabumi


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar Rapat Paripurna tentang Pendapat Akhir Bupati Lampura pada Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Atas Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018, di Ruang Sidang DPRD Lampura. Rabu (26/9/2018).


Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampura serta dihadiri Asisten I, Forkopimda Lampura, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lampura, Para Camat se-Kabupaten Lampura dan 26 anggota Dewan setempat.


Dalam sambutannya, Asisten I menjelaskan Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Paripurna kali ini, merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atas perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018.


"Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut, tentu telah menguras tenaga, pemikiran dan waktu dari segenap anggota dewan yang terhormat. Oleh karena itu saya, atas nama pribadi dan selaku Koordinator Pelayan Masyarakat, mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, mengkritisi dan membahas secara seksama, terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atas perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018," ungkapnya.


Ini semua, sambung Asiten I, merupakan wujud perhatian dan kebersamaan kita, dalam mengemban tugas penyelenggaraan Pemerintahan demi keberlangsungan pembangunan diLampura dan selanjutnya, kiranya hasil kerja keras kita bersama dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS atas perubahan APBD Lampura tahun Anggaran 2018 ini, dapat dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Lampura tahun anggaran 2018.


"Untuk itu, kami mengharapkan kiranya pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun Anggaran 2018 yang akan kami sampaikan nanti, dapat segera kita setujui bersama, sehingga berbagai perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan, akan betul-betul dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di tahun 2018," ujarnya. (Alpian/kominfo)

Sabtu, 22 September 2018

Masyarakat Kabupaten Way Kanan Keluhkan Kenaikan Pajak Tanpa Sosialisasi

detikberita.info - Way Kanan 


Masyarakat di Kabupaten Way Kanan mengeluhkan kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini. Pasalnya, tagihan PBB warga naik hingga lima kali lipat dari biasanya. 


Seperti yang disampaikan salah satu warga Kampung Ojolali Kecamatan Blambangan Umpu, terkait masalah ini tidak mau disebutkan namanya, Ia merasa tagihan PBB yang biasa dibayarkan sebesar Rp.13.000,- ribu per tahun, tetapi tahun ini meningkat hingga Rp 50.000,- ribu.

"Saya heran kenapa PBB saya ini bisa naik signifikan seperti ini, tadi-tadinya PBB yang saya bayar tidak lebih dari Rp.13.000,- tapi tahun ini jadi Rp.50.000,-ribu rupiah,"ujarnya  kepada awak media Sabtu 22/9.

Ia pun menyayangkan, kenaikan tersebut tidak diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Way Kanan melalui DPPKA. "Harusnya ada sosialisasi dulu, jika ada kenaikan pada NJOP nya, jadi kita tidak dibingungkan dengan hal-hal seperti ini. 

Saya rasa kebingungan ini bukan hanya pada diri saya saja, pastinya semua warga masyarakat yang lahan atau bangunannya memiliki PBB merasakan hal yang sama, pasti bingung juga kalau seperti ini, karena kenaikan ini tidak ada sosialisasi apapun baik dari DPPKA maupun kecamatan,"kata dia.

Sejumlah warga lainnya juga menyanyangkan lemahnya kinerja aparatur khusus yang membidangi PBB dan BPHTB baik dilevel Pemda maupun Kecamatan."Sekarang banyak masyarakat dibingungkan dengan PBB dan BPHTB ini.

 Menurut mereka seharusnya pihak kecamatan harus melaporkan kepada DPPKA setiap adanya perubahan data PBB, contoh seperti saya ini, saya beli bangunan rumah, dimana nama pemilik yang ada di sertifikat dan PBB nya berbeda, harusnya hal-hal seperti ini pihak kecamatan harus segera melaporkan kepada DPPKA, supaya data yang ada selalu update, jangan ketika diperlukan baru saja sibuk nyari sana nyari sini dulu datanya, kalau seperti, jika berurusan dengan perbankkan tidak akan bisa,"orang bank pasti tidak mau nerima seperti ini, tentunya ini kan menyulitkan kita sebagai warga,"ujarnya.

Beruntungnya pihak aparatur Kampung memberikan tenggat waktu pembayaran sehingga kekecawaan sebagian warga sedikit terobati.(topan)

Jumat, 21 September 2018

SINERGI Antara Unsur A,B,G,C & M Dalam Membangun Pariwisata Tematik Kopi di Kab Lampura

detikberita.info - Kotabumi


Bersinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, KPH Tangkit Tebak, Pemkab Lampura dan LSM SCOPI  mengunjungi Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampura. Kamis (20/9/2018).


Adapun tim Provinsi Lampung dan Pemkab Lampura yang turun meninjau ke wilayah Desa tersebut terdiri dari, Henita Astuti, SP. MP selaku Fungsional Peneliti Ahli Muda di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, sekaligus menjabat Master Trainer dan Cupper Kopi Robusta di LSM SCOPI, Ketua LSM Asosiasi Teknopreneur Indonesia Provinsi Lampung, Sekretaris Himpunan Peneliti Indonesia Cabang Provinsi Lampung dan Wakil Pimpinan Redaksi Media Online detikberita.info.com.


Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Lampura : Anom Sauni,  SH. MM, Kepala Bidang Perkebunan : Murdoko, SE, Kepala KPH Way Waya Tangkit Tebak : Luluk Setyoko, S. Hut. M. Eng, Kasi Bina Usaha Perkebunan : Darwis Setiabudi, SE. MM, Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan : Pahmi, SP. M.MP, Kasubid Transmigrasi, Tenaga Kerja dan SDM : Shinta Fitria, SE, Kasubid Pertanian : Nur Aziza, STP, MIP, Kasubid Penanaman Modal dan Dunia Usaha : Farouk Wilako Abung, SH, Koord Penyuluh Kehutanan :  Raty Yuniart, S.Hut, Adi Sunyono, SP (JFU), Suharnoto (JFU), Sudarsono(JFU).


Dalam pertemuan bersama masyarakat Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampura yang dihadiri oleh Camat Tanjung Raja, Heriyanto didampingi Kades,Yayat dan Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Lampura, Anom Sauni menjelaskan bahwa kedatangan dirinya bersama tim dari Provinsi Lampung dan LSM SCOPI menunjukan keseriusan antara Pemkab Lampura dan seluruh stakeholders dalam menggali potensi yang ada di Kabupaten Lampura.


"Kehadiran kami disini melihat secara langsung potensi yang terpendam seperti situs Boros Kodok, curup Sukemi dan curup Mandi Angin di Desa Suka Mulya, untuk selanjutnya akan kita kembangkan dengan harapan ada penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar," terang Anom.


Menurut, Anom Sauni di Lampung Utara banyak terdapat Curup atau air terjun namun dalam hal ini pihaknya akan mencoba memadukan antara pertanian, perkebunan, peternakan dengan pariwisata yang ada di Desa.


"Insyaallah, hasil kami dari lapangan ini nanti akan kita bicarakan ditingkat Kabupaten dan Provinsi selanjutnya apa yang harus kita lakukan di daerah potensi seperti akses jalan, bila jalan tersebut kewenangan Provinsi atau Kabupaten lalu akan kita padukan dengan Desa sehingga kita punya peran untuk mengembangkan daerah di Desa," katanya.


Sementara, Koordinator Master Trainer Kopi Robusta Lampung, mewakili SCOPI (LSM Forum Kopi Internasional untuk Indonesia), Henita Astuti SP. MP kepada masyarakat, gapoktan dan poktan setempat mengatakan tujuan pihaknya hadir di Desa tersebut sesuai dengan program SCOPI tahun 2018-2020 yaitu meningkatkan jumlah petani kopi terlatih penerap GAP dan GHP, menciptakan Kader Master Trainer Desa, demi dapat mengakses pasar kopi di Tingkat Nasional maupun International.


"Kehadiran kami disini dalam rangka mendukung rencana program strategis Provinsi Lampung dimulai tahun 2018 hingga kedepan, dan kami sepakat untuk sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Sentra Kopi pada kegiatan pengembangan model kawasan agroforestry hutan kemasyarakatan berbasis kopi dan lada, jadi teorinya hutan terintegrasi dari seluruh sektor seperti pertanian, tanaman pangan holtikultura, perkebunan, peternakan juga dari lintas sektor terkait," tutur wanita berhijab tersebut.


Menyoroti hasil budidaya kopi di Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning, wanita Master Trainer dan Cupper Kopi Robusta menjelaskan tentang cara panen yang baik dan strategi pengendalian hama  penyakit pada tanaman kopi dan lada. 


"Ya, seperti kopi olahan yang diproduksi oleh Gapoktan HKm Karya Baru yang masih perlu dukungan program perbaikan mutu melalui penerapan GAP dan GHP untuk menghasilkan kualitas petik merah, melalui kegiatan peningkatan kelembagaan petani, penanganan hama penyakit terpadu, pengolahan pupuk kandang, pembuatan rorak, teknik proses pascapanen yang baik (alat pulper dan pengeringan yang memadai), ijin P-IRT dari Dinas Kesehatan, Halal dari MUI, bantuan alat packaging kopi yang memadai dari Kementerian Pertanian dan Perindustrian, serta jaminan harga yang diatur oleh Dinas Perdagangan mendukung program pariwisata tematik kopi," ucapnya.


Lain halnya, dengan Gapoktan HKm Sido Taba Lestari di dusun Bedeng I Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning, dengan luas  lahan hutan garapan sekitar 1.903 hektar yang diusahakan oleh 14 kelompok tani dengan metode MPTS (multy purpose trees species) bercampur tanaman kopi, lada, aren, pinang dan durian.


Zulkifli, Bendahara Gapoktan HKm yang menerima kedatangan Tim dan menjadi salah satu pengantar Tim ke lokasi wisata Curup Ekor Kuda, menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapi petani meliputi produksi kopi yang rendah akibat kurangnya asupan pupuk, modal terbatas, serangan hama penyakit dan penggunaan alat mesin teknologi belum memadai.


Diakhir perjalanan, tindak lanjut berupa harapan besar kepada seluruh stakeholders demi terciptanya sinergi dan kerjasama yang baik mendukung keberperanan antar unsur antara Peneliti/Akademisi (A), Pengusaha sebagai Industri Pengolah/Eksportir Komoditi (B) Pemerintah (G),  Masyarakat/Petani dan Lembaga Swadaya Mastarakat (C) dan Media yang berfungsi mempublikasikan agenda kegiatan mulai dari inisiasi perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan (M) seyogyanya mulai diberlakukan sejak saat ini, agar tujuan akhir membangun pariwisata tematik kopi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Utara.* (Alpian)

Sabtu, 15 September 2018

Sejumlah Warga Keluhkan Kenaikan Pajak Hingga 5x Lipat

detikberita.info - Way Kanan

Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan menuai keluhan dari sejumlah warga.

Pasalnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan yang melonjak hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya ini sungguh memberatkan masyarakat. 

Banyak masyarakat tidak sanggup membayar, begitu yang kami dapat dan kami tampung dari hasil penyusuran yang ada. 

Masyarakat sangat keberatan dan merasa terpaksa atas kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut Supardi, salah satu warga Kampung Setia Negara Kec. Baradatu kab. Way Kanan "Seharusnya pemerintah memberitahukan atau sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat sebelum menetapkan kebijakan tersebut,agar rakyat tidak kaget dan terbebani," ujarnya bersama warga lainnya.

Di tempat terpisah, Hamdari (Ari) salah satu perwakilan masyarakat yang juga selaku ketua DPC pospera Kabupaten Way Kanan mengungkapkan,dirinya telah melakukan penelusuran terkait informasi tentang kenaikan tarif pajak yang cukup mengejutkan itu,dikatakannya," saya pun mendengar langsung keluhan keluhan yang ada di tiap-tiap kampung, kenaikan PBB yang melonjak tajam ini sungguh sangat memberatkan beban masyarakat, pasalnya PBB tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 15 juta - Rp 30 juta per masing-masing kampung. 

Sedangkan di tahun 2018 ini tembus hingga Rp 75 juta - Rp 95 juta per masing-masing kampung" kata Hamdari.

Selain masalah kenaikan pajak PBB yang melonjak ini. Ada juga beberapa keluhan masyarakat yaitu, misalnya nama wajib pajak yang racu dalam suatu keluarga hanya satu orang namun dapat menjadi tiga orang, padahal tanah dan bangunan tersebut masih atas nama satu surat saja.

Tagihan pajak satu nama menjadi tiga tagihan ini bukan hanya terjadi di kec. Baradatu saja melainkan di kecamatan yang lain di kab. Way Kanan juga ikut merasakan.

Salah satu warga yang kami temui terkena kasus Ini menimpa bapak sandimo kampung Setianegara. Dia menyatakan bahwa, dia mempunyai anak dan menantu yang menumpang mendirikan bangunan di tanah sebelah rumahnya. Sudah jelas bahwa tanah tersebut sertifikat nya hanya satu, namun anak dan menantunya mendapat tagihan pajak yang sama. "Kejadian seperti ini baru terjadi pada tahun 2018 ini saja." terang bung Ari.

Dirinya juga sudah menanyakan perihal tersebut kepada aparat kampung namun menurut Hamdari, jawabannya kurang memuaskan. "Memang sudah diadakan pendataan oleh pihak dinas perpajakan yang turun langsung ke lapangan beserta aparat kampung (RT) sekitar tiga bulan lalu, namun pendataan tersebut hanya sistem tembak saja atau tidak langsung (mengada-ada) " ucap hamdari menirukan jawaban salah seorang aparat desa tersebut.

Keanehan lainnya, kejadian tersebut di kaitkan dengan adanya Dana ADD dan pula dikaitankan dengan program pusat yakni politik.

Oleh sebab itu kami selaku posko perjuangan rakyat (pospera) Way Kanan akan menindak lanjuti perihal ini ke instansi yang bersangkutan."pungkas Ari, (topan)