Sejumlah Warga Keluhkan Kenaikan Pajak Hingga 5x Lipat
detikberita.info - Way Kanan
Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan menuai keluhan dari sejumlah warga.
Pasalnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan yang melonjak hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya ini sungguh memberatkan masyarakat.
Banyak masyarakat tidak sanggup membayar, begitu yang kami dapat dan kami tampung dari hasil penyusuran yang ada.
Masyarakat sangat keberatan dan merasa terpaksa atas kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB).
Menurut Supardi, salah satu warga Kampung Setia Negara Kec. Baradatu kab. Way Kanan "Seharusnya pemerintah memberitahukan atau sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat sebelum menetapkan kebijakan tersebut,agar rakyat tidak kaget dan terbebani," ujarnya bersama warga lainnya.
Di tempat terpisah, Hamdari (Ari) salah satu perwakilan masyarakat yang juga selaku ketua DPC pospera Kabupaten Way Kanan mengungkapkan,dirinya telah melakukan penelusuran terkait informasi tentang kenaikan tarif pajak yang cukup mengejutkan itu,dikatakannya," saya pun mendengar langsung keluhan keluhan yang ada di tiap-tiap kampung, kenaikan PBB yang melonjak tajam ini sungguh sangat memberatkan beban masyarakat, pasalnya PBB tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 15 juta - Rp 30 juta per masing-masing kampung.
Sedangkan di tahun 2018 ini tembus hingga Rp 75 juta - Rp 95 juta per masing-masing kampung" kata Hamdari.
Selain masalah kenaikan pajak PBB yang melonjak ini. Ada juga beberapa keluhan masyarakat yaitu, misalnya nama wajib pajak yang racu dalam suatu keluarga hanya satu orang namun dapat menjadi tiga orang, padahal tanah dan bangunan tersebut masih atas nama satu surat saja.
Tagihan pajak satu nama menjadi tiga tagihan ini bukan hanya terjadi di kec. Baradatu saja melainkan di kecamatan yang lain di kab. Way Kanan juga ikut merasakan.
Salah satu warga yang kami temui terkena kasus Ini menimpa bapak sandimo kampung Setianegara. Dia menyatakan bahwa, dia mempunyai anak dan menantu yang menumpang mendirikan bangunan di tanah sebelah rumahnya. Sudah jelas bahwa tanah tersebut sertifikat nya hanya satu, namun anak dan menantunya mendapat tagihan pajak yang sama. "Kejadian seperti ini baru terjadi pada tahun 2018 ini saja." terang bung Ari.
Dirinya juga sudah menanyakan perihal tersebut kepada aparat kampung namun menurut Hamdari, jawabannya kurang memuaskan. "Memang sudah diadakan pendataan oleh pihak dinas perpajakan yang turun langsung ke lapangan beserta aparat kampung (RT) sekitar tiga bulan lalu, namun pendataan tersebut hanya sistem tembak saja atau tidak langsung (mengada-ada) " ucap hamdari menirukan jawaban salah seorang aparat desa tersebut.
Keanehan lainnya, kejadian tersebut di kaitkan dengan adanya Dana ADD dan pula dikaitankan dengan program pusat yakni politik.
Oleh sebab itu kami selaku posko perjuangan rakyat (pospera) Way Kanan akan menindak lanjuti perihal ini ke instansi yang bersangkutan."pungkas Ari, (topan)
