detikberita.info
Kotabumi
Ormas Laskar Pemuda Indonesia (LPI) sorot proyek pembangunan drainase dan pembuatan bahu jalan di sepanjang jalur lintas Sumatera dari Bandar Lampung sampai arah Lampung Barat tanpa papan nama proyek, disinyalir proyek ini merupakan proyek siluman dan diduga pengerjaannya tidak sesuai RAB di kerjakan Asal jadi. (KAMIS- 10/09/2020).
Dari hasil Pantauan Tim investigasi LPI di
lapangan terkait proyek tersebut, pelaksanaan nya dikerjakan asal jadi.
Lebih anehnya lagi saat awak media hendak konfirmasi para pekerja tidak mengetahui nama proyek dan nama pimpinan proyek tersebut dan Mereka tidak tau ada apa tidak nya papan Nama Proyek tersebut, seakan acuh tak acuh, ketika ditanya perihal papan nama proyek.
Hal ini membuat masyarakat selaku kontrol Sosial tidak bisa melakukan kintrol terhadap pembangunan proyek bahu jalan dan drainase jika tanpa papan nama proyek nya,"ujar Sofyan, Selaku Ketua DPD II LPI Kabupaten Lampung Utara.
Menurut Bang Sofyan hal ini bisa memberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk berupaya “bermain-main” dalam pelaksanaan pembangunan proyek, karena tidak adanya keterbukaan informasi, termasuk pihak kontraktor juga menyalahi aturan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Seharusnya PPTK memberikan teguran kepada kontraktor lantaran proyek tidak memasang plang atau papan informasi paket pekerjaan.Kalau pembangunan tidak diketahui publik asumsi masyarakat pekerjaan yang dikerjakan kontraktor tersebut asal jadi," Ungkapnya.
Seperti diketahui pemasangan plang papan proyek , diharuskan karena merupakan kewajiban, sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan PP no.14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang papan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, ujarnya.
proyek yang tidak menggunakan plang papan nama dicurigai dan diduga proyek tersebut bermasalah.
Lebih lanjut Bang Sopian mengatakan Bahwa tidak adanya plang nama proyek berarti masyarakat akan sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut, pembangunan yang di selenggarakan pemerintah, harus ada kontrol dari masyarakat agar penggunaan yang mengunakan uang negara menjadi jelas kemana arahnya.
Saat ini, paket pekerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanan Ujar nya.
Tunggu Edisi Selanjut nya.(Alpian)
PROYEK SEPANJANG JALAN DARI BANDAR LAMPUNG SAMPAI LAMPUNG BARAT TIDAK JELAS DAN DIKERJAKAN ASAL JADI
4/
5
Oleh
Detik Berita
