Selasa, 07 Agustus 2018

Bupati Lampura Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2017

Lampung Utara - detikberita.info 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar Rapat Paripurna tentang Pembahasan Laporan Keuangan Daerah Lampura Tahun Anggaran 2017, dengan Agenda Penyampaian Keterangan Bupati Lampura, di ruang Sidang gedung DPRD setempat, Selasa (24/7/2018).


Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampura, H. Rachmat Hartono didampingi para Wakil Ketua, serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lampura, Kepala Bagian Sekretariat Pemkab Lampura, para Camat dan 24 anggota dewan.


Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan dan para anggota DPRD Lampura dan dijelaskannya, bahwasanya Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD, merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 69 ayat 1 dijelaskan, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


“Pada hakekatnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini merupakan laporan pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran dan merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, dan hasil pembangunan yang efektif dan efisien,” tuturnya.


Untuk itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, telah disusun laporan dimaksud secara sistematis, jelas dan lengkap dalam bentuk dua buku, yaitu buku Pertama, berisi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampura tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampura Tahun Anggaran 2017 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.


Sedangkan buku Kedua, berisi Peraturan Bupati Lampura tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampura Tahun Anggaran 2017.


Dalam pelaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah selalu berpedoman kepada azas umum penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi azas kepentingan hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme, azas akuntabilitas, azas efisiensi dan azas efektifitas.


Lanjut Bupati Lampura, berdasarkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampura tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lampura yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamais dan Bermartabat”, serta memperhatikan pula isu pokok yang berkembang dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampura tahun 2017 menitik beratkan pada beberapa Prioritas Pembangunan antara lain, keamanan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, agama, tata kelola Pemerintahan.


Adapun keseluruhan prioritas pembangunan Kabupaten Lampura tersebut, diselenggarakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, melalui penata usahaan 36 urusan, yang terdiri dari 31 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. (Alfian)

Related Posts

Bupati Lampura Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2017
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.