Rabu, 04 April 2018

Wabup Edward Hadiri Acara Fasilitasi PPKBAK Se-Kabupaten Way Kanan

Way Kanan Lampung (detikberita.info)
Wakil Bupati Drs,Edward Antony,MM menghadiri Acara Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung Bagi Aparatur Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan,rabu 4/4/2018, berlangsung di Aula dinas PMK setempat.

Dalam pidato sambutannya Wabup Edward memaparkan,

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia melalui visi dan misinya berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, yaitu dalam hal ini Desa. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menyokong dengan penuh kegiatan pembangunan desa, dimulai dari ketentuan-ketentuan pelaksanaannya hingga pendanaan ke desa, yaitu Dana Desa.

Hadirnya dana desa secara langsung mempercepat proses pembangunan yang ada di kampung, termasuk kampung di wilayah kabupaten Way Kanan. 

Anggaran yang begitu besar ini tentunya harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat sasaran.

Hal ini tentu saja selain pelaksanaan kegiatan yang bersih dan transparan, juga melalui perencanaan anggaran yang baik. 

Tanpa perencanaan yang baik, maka kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan secara maksimal dan tidak tepat sasaran, sehingga tentu saja pembangunan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perencanaan anggaran melalui APBK atau anggaran pendapatan dan belanja kampung, disusun melalui tahapan-tahapan yang tentu saja melibatkan unsur-unsur masyarakat. 

Hai ini tidak terlepas dari semangat bermusyawarah di masyarakat dalam menentukan hal-hal strategis yang akan dilaksanakan. 

Pada tahapan ini, kepala kampung tidak bisa serta merta melalui kekuasaan yang dimilikinya memonopoli kegiatan yang akan dilaksanakan, karena kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBK telah dirumuskan secara legal dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan kampung. 

Selain itu, legalisasi APBK melalui Peraturan Kampung tentu saja menjadi filter terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil kepala kampung yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat melalui BPK. 

Sebagaimana kita ketahui, peraturan kampung dapat disahkan apabila Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menyetujui dan mensepakati bersama atas rancangan peraturan kampung tentang APBK. 

BPK berhak menolak rancangan peraturan kampung tentang APBK apabila anggaran kegiatan tidak sesuai dengan dokumen RKP atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Tentu saja hal ini apabila dilaksanakan dengan baik maka akan sangat membantu proses percepatan pembangunan di kampung.

Mekanisme evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK menjadi bagian penting dalam rangka memastikan bahwa mekanisme penyusunan APBK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa kegiatan yang dibiayai melalui APBK benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKP Kampung.  

Bahwa anggaran yang digunakan telah benar-benar dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas di kampung, dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK benar-benar telah menjadi kesepakatan bersama seluruh masyarakat melalui Keputusan BPK.

Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK, sehingga perlu untuk dapat memahami secara mendalam mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 21 s.d Pasal 23 telah mengatur secara detail tentang tahapan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBK. 

Pemahaman tersebut diharapkan dapat mempercepat kampung dalam rangka proses penyusunan APBK.

Para pendamping desa yang ada di kecamatan diharapkan dapat mengambil peran penting dalam membantu Camat pada proses evaluasi, terutama terkait kesesuaian anggaran kegiatan pembangunan kampung dan hal-hal lain yang bersifat teknis, sehingga proses evaluasi dapat berjalan efektif dan maksimal.

"Saya meminta kepada para peserta pelatihan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, agar setelah selesai pelatihan, para unsur kecamatan yang nantinya menjadi bagian dari tim evaluasi kecamatan dapat menerapkan materi-materi yang dipelajari pada kegiatan fasilitasi ini  sehingga APBK yang disusun oleh kampung benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." ucap Edward mengakhiri sambutannya.(kominfo)

Related Posts

Wabup Edward Hadiri Acara Fasilitasi PPKBAK Se-Kabupaten Way Kanan
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.