Kamis, 03 Agustus 2017

Rapat Paripurna,Penyampaian KUPA/PPAS Perubahan TA 2017

WAY KANAN-detikberita.info
Pengesahan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2016, Penyampaian Raperda Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan serta Penyampaian KUPAPPAS Perubahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017, Kamis (03/08/2017).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Way Kanan Hi.Raden Adipati Surya,SH,MM dan Wakil Bupati DR.Drs,Hi,Edward Antony,MM, Ketua Dprd Nikman Karim,SH ,Wakil Ketua serta Anggota DPRD,  Pj.Sekda, para Staf Ahli, Para Asisten, Pimpinan OPD dan  para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Dalam pidatonya Bupati Way Kanan Hi.Raden Adipati Surya,SH,MM mengatakan,"Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini mempunyai arti penting, karena merupakan bagian dari proses ataupun kegiatan yang harus kita laksanakan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 telah kami susun laporan pelaksanaannya secara komfrehensif, didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016, yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan
Lampung,"Papar Adipati.

Sebagaimana kita ketahui bersama opininya adalah WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP), dan Alhamdulillah syukur, WTP ini merupakan ketujuh kalinya
secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh Opini tertinggi dari BPK RI. Prestasi ini bukan merupakan hal yang kebetulan, melainkan hasil kerja keras kita bersama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kita masing-masing. Untuk itu tidak
berlebihan jika kita merasa bangga dengan prestasi ini, yang merupakan pengakuan dan
penghargaan BPK atas tata kelola keuangan Daerah yang tertib yang telah kita selenggarakan selama tahun anggaran 2016,"Ungkap Bupati termuda dilampung itu.

Adipati Surya juga berharap,"Dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenang lembaga, untuk mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas produktifitas kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.(14N)

Related Posts

Rapat Paripurna,Penyampaian KUPA/PPAS Perubahan TA 2017
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.